Pemerintah lewat Menteri Keuangan harus menghapus seluruh rekening liar departemen dan lembaga pemerintahan. Demikian salah satu rekomendasi dari ICW yang mengemuka dalam press briefing tentang dana liar di departemen Senin, 4 Juni 2007.

Sinyalemen itu terkait dengan fakta bahwa pada tahun 2004 BPK menemukan tidak kurang dari 600 rekening. Kemudian tahun 2005 BPK menemukan 1.303 rekening liar dengan nilai Rp 8,5 triliun, tahun 2006 Depkeu menemukan sebanyak 3.192 rekening dana liar di Pemerintahan dengan nilai sebesar Rp 17,6 triliun. Terakhir tahun 2007 Depkeu menemukan tambahan rekening dana liar sebanyak 2.000 rekening, sehingga total rekening dana liar di departemen sebanyak 5.192 rekening.

Keberadaan dana liar disinyalir menyuburkan korupsi, mempertahankan praktek pengelolaan keuangan yang buruk. Demikian penjelasan Ibrahim Fahmy Badoh, manajer program korupsi politik ICW.

Sementara itu Arif Nur Alam dari Seknas FITRA mengatakan bahwa karena volumenya yang cukup besar mencapai 2,6% dari total pendapataan dan hibah dalam RAPBN-P tahun 2006 (651,9 T) atau 44,6% dari dana yang dialokasikan untuk Departemen Pendidikan Nasional ini menunjukan ketidakefektifan pengelolaan anggaran negara.
Selain itu akibatnya hasil audit penganggaran pemerintahan terliaht buruk. Bahkan hasil audit BPK tahun 2004 dan 2005 yang tidak dapat diberikan opini (disclaimer).

Fahmy menambahkan Arif, bahwa selain karena penyajian laporan keuangan pemerintah yang masih tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ada juga karena masih terdapat selisih laporan keuangan yang cukup besar; 3,4 triliun pada tahun 2004 dan 1,9 triliun pada tahun 2005.

Kemudian sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindakan korupsi, pemerintah dan DPR harus meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rekening-rekening liar dan meneruskannnya ke proses hukum jika terdapat indikasi kuat terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan rekening-rekening tersebut. Kemudian pemerintah dan BPK juga harus membuka ke publik mengenai dana-dana liar yang ada di pemerintahan. (L.A.)
-------------
sumber terkait:
Klik di sini untuk download dokumen ini dalam format pdf.