Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menteri PAN) Taufik Effendi meminta para pejabat melakukan perubahan paradigma berkaitan dengan pelaksanaan reformasi menuju terwujudnya good governance dan clean goverment.

Kita harus mementingkan peranan daripada wewenang, karena peranan berarti harus mengerti apa yang diinginkan masyarakat, sedangkan implikasi dari wewenang berarti minta dihormati, disegani yang akan berakhir pada minta upeti, kata Taufik ketika menghadiri Rakor PAN di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin.

Dalam mewujudkan pengutamaan peranan tersebut, pemerintah akan membantu membuat sebuah sistem dan teknologi yang mendukung. Misalnya soal pembuatan kartu tanda penduduk dengan metode single identity number (SIN). Sistem itu akan membantu pemerintah dalam proses pendataan. Namun, tetap mengenai hal itu, domainnya ada di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Tahun 2006 nanti sistem ini sudah digelar, yang merupakan domain dari Depdagri, tegas Taufik.

Nasib pengawai honorer
Dalam rakor kemarin, Menteri PAN juga menyampaikan beberapa program kerja yang ingin dicapainya pada 2005-2009. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan KKN, serta penyelesaian masalah pegawai honorer, pegawai harian lepas, dan pegawai tidak tetap.

Dengan nada tinggi, Taufik mengimbau para peserta yang juga terdiri atas para sekretaris daerah (sekda) memberikan perhatian kepada para pegawai honorer. Saat ini ada 650 ribu pegawai honorer. Para pegawai honorer itu digaji dengan standar di bawah upah minimum regional (UMR). Mereka tidak diperhatikan. Saya jadi bertanya- tanya, ke mana saja orang-orang yang bertugas mengangkat pegawai honorer, katanya dengan nada tinggi.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2005, yang ditetapkan pada 11 November 2005. Pada PP tersebut, pasal 3, ditegaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, serta tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan pengarahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara 2005 di Istana Negara, Jakarta, kemarin, mengungkapkan penghargaannya terhadap seluruh jajaran pemerintahan yang berusaha melaksanakan tugas dengan keras.

Saya harus memberi penghargaan yang tinggi kepada semua jajaran pemerintahan, birokrasi yang selama ini dengan semangat tinggi berusaha keras mengemban tugas-tugasnya, kata Presiden.

Presiden juga meminta pada pejabat negara agar menilai apakah departemen ataupun institusi tempat mereka bekerja sudah bersih dari korupsi. Tidak ada agenda yang tersembunyi dan tidak ada pikiran lain. Clear? tegas Presiden. (Hnr/*/P-3)

Sumber: Media Indonesia, 16 November 2005