Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkapkan gencarnya gerakan antikorupsi membuat menteri takut berbuat korupsi karena partai politiknya tidak bisa intervensi dan membantu apabila yang bersangkutan terjerat hukum.

Menteri juga tidak bisa membantu kegiatan partai politik karena khawatir dituduh melakukan tindakan korupsi, ujar Kalla dalam sambutan seminar Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia di Jakarta, kemarin.

Hadir dalam acara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Mulyani dan Direktur Bank Dunia Andrew Steer.

Ketakutan melakukan korupsi, kata Kalla, menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi sehingga menteri pun tidak bisa memberikan kontribusi untuk kegiatan internal partai.

Itu berbeda dengan zaman dulu, lanjutnya, yang sepertinya bisa tambah sedikit penghasilan. Sekarang ini orang ketakutan luar biasa. Sehingga kalau dipanggil partainya, menteri itu angkat tangan, tidak bisa apa-apa. Misalnya dipanggil untuk membiayai kongres, muktamar, atau musyawarah nasional.

Sikap seperti itu, papar Wapres, juga menunjukkan ketakutan untuk melakukan korupsi. Menteri saja ketakutan, apalagi gubernur. Sekarang ada (gubernur) yang masuk penjara. Sekarang coba tanya, apa ada menteri yang berani korupsi? Tidak ada yang berani. Jadi, kadang-kadang terlambat urusannya karena tidak berani mengambil keputusan, paparnya.

Bukan uang
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir mengatakan ukuran kontribusi menteri dari partai tidak selalu harus aliran uang ke partai, tetapi nama harum. Selama ini kontribusi sudah diberikan menteri dari PAN (Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo) yang mendapatkan nilai baik.

Kami tidak menilai menteri atas dasar kontribusi terhadap partai diukur dengan uang karena memang kita tidak mau menteri dari PAN melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, katanya kepada Media, kemarin.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengaku tidak pernah berpikir tiga kadernya di kabinet (Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, dan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ansyari) menjadi pundi-pundi emas bagi PKS, apalagi kalau dari hasil korupsi.

Kalaupun saat ini terjadi pertumbuhan pada PKS, itu bukan karena PKS mempunyai menteri yang duduk di kabinet. Kami menempatkan kader di kabinet untuk melakukan perubahan dan pembelajaran. Bukan untuk memberikan pundi keuangan bagi partai, paparnya kepada Media, kemarin.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Alimarwan Hanan. Menurutnya, partai hanya mengharap (Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Suryadharma Ali) dapat berpartisipasi semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan di bidang masing-masing.

Saya kira kontribusi yang dimaksud adalah rasa tanggung jawab mereka kepada partai dan memberikan sesuatu yang baik terhadap bangsa ini melalui kinerjanya sebagai menteri. Bukan memberikan dana, tuturnya kepada Media, kemarin. (Tim/P-2).

Sumber: Jawa Pos, 17 November 2005