PESAN sekaligus janji M Nazaruddin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pemeriksaan dan peradilan terhadap dirinya dipercepat dengan ”imbalan” tidak akan berbicara tentang partai  dan tokoh politik mana pun, bisa dibilang sungguh mengejutkan, tetapi juga bisa sebaliknya. Berbagai kemungkinan  tersebut sudah diperkirakan, termasuknya bungkamnya mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut.

Karena itu, masyarakat tidak perlu heran jika Nazaruddin,  lewat pengacaranya, meminta agar penyelidikan berhenti sampai dirinya saja jangan bawa istri, anak, dan keluarganya, Ketersediaan Nazaruddin untuk bungkam memiliki makna luas dalam konteks keadilan dan kemerdekaan proses penegakan hukum di negeri ini, terkait kasus korupsi yang melanda elite penguasa. Ada beberapa makna yang bisa kita jelaskan berikut ini.

Pertama; bila apa yang disampaikan Nazaruddin itu benar dan bisa kesampaian maka inilah  sebenarnya apa yang dikatakan mafia peradilan benar-benar dilakukan secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling.

Ini makin menguatkan betapa mafia peradilan makin hari makin nyata. Sesuatu yang awalnya dikerjakan secara sembunyi-sembunyi dan menjadi bagian dari perilaku pidana, kini menjadi dagangan bebas tanpa efek hukum apapun bagi pelakunya. Kerusakan hukum di negeri ini sungguh menyedihkan dan sulit disembuhkan walaupun sudah ada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH).

Kedua; pernyataan Nazaruddin sungguh melukai perasaan dan memupuskan harapan publik yang menginginkan ada kemajuan dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan elite penguasa. Pernyataan dan janji itu kemudian dipahami oleh publik secara terbalik. Jangan-jangan ”nyanyian” merdu Nazaruddin itu hanya upaya menciptakan bergaining mengingat ada kekhawatiran dia diperberat hukumannya dan jadi korban sendirian.

Dalam perspektif keagamaan, karena kebetulan saat ini bulan Puasa, yang akan dilakukan Nazaruddin bisa dinilai sebagai perbuatan mulia. Pada bulan mulia ini dia akan melakukan upaya untuk menutup aib para koruptor. Cukup sampai dirinya saja, jangan sampai orang lain (anak, istri, keluarga dan tokoh-tokoh politik lain) terseret.

Menutup aib sesama adalah pekerjaan mulia. Bahkan ada hadis menyatakan siapa yang menutup aib orang lain maka akan ditutup aibnya oleh Allah pada hari kiamat.

Menutup Aib
Apakah yang akan dilakukan oleh Nazaruddin itu sebuah akhlak mulia atau sesuatu yang tercela. Kalau dia mau menutup aib koruptor mestinya tidak perlu mengumbar nyanyian yang menyengat telinga banyak pihak. Namun kenapa setelah menyerang berbagai pihak dengan seakan-akan meyakinkan publik bahwa kasus yang menimpa dirinya melibatkan banyak pihak, ternyata berakhir dengan transaksi?

Keempat; cermin bangsa Indonesia. Dalam kasus Nazaruddin ini kita boleh memaki-maki, menjelek-jelekkan dan memojokkan dia. Begitu pula sebaliknya, kita boleh menuding dan menghakimi ada pihak-pihak yang sengaja menekan Nazaruddin sehingga nazarnya untuk membuka semua bukti dan pihak-pihak terkait  dalam kasus itu menjadi sirna.

Namun bila dipikir lebih jernih, Nazaruddin sebenarnya sebuah kiasan untuk memotret diri kita sebagai bangsa. Selama ini penyebab suburnya korupsi dan lemahnya pemberantasan korupsi karena tidak adanya jiwa kejujuran. Orang tidak berani berkata apa adanya dan menyampaikan bukti faktual. Mental takut berkata benar inilah yang menjadikan bangsa ini telah kehilang roh untuk menjadi bangsa yang bermental baik. Mental destruktif, memanipulasi hukum, mengebiri keadilan, dan kebenaran, menjadi idola.

Pada bulan Ramadan menutup aib orang lain adalah perbuatan mulia. Tetapi perlu diingat berkata benar pada bulan Puasa juga merupakan jihad akbar  yang besar pahalanya. Menutup aib memang tidak dilarang, bahkan dianjurkan demi kemaslahatan umum yang lebih besar. Sebaliknya, menutup aib dilarang bila hanya untuk  melindungi kelompok tertentu dan menghancurkan kemaslahatan umum.

Harapan publik agar Nazaruddin berani membuka semua fakta yang pernah disampaikan saat menjadi buron, bukan dimaksudkan menghancurkan kelompok tertentu melainkan bagaimana masalah ITU bisa jadi titik awal membuka kasus besar yang melibatkan banyak elite partai: partai manapun. Publik berharap kasus tersebut bisa menjadi mesin penggerak untuk membongkar  tumpukan-tumpukan masalah korupsi yang makin hari makin menggunung dan tidak jelas ujung pangkal penyelesaiannya. (10)

Jabir Alfaruqi, Ketua Yayasan KP2KKN Jawa Tengah, Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah
Tulisan ini disalin dari Suara Merdeka, 20 Agustus 2011