Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan otonomi daerah harusnya dimaknai sebagai kesempatan mempercepat kemajuan bangsa sesuai dengan potensi daerah masing-masing, bukan justru dimanfaatkan untuk memperbesar peluang korupsi.

Desentralisasi yang diimplementasikan dalam otonomi daerah adalah salah satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di setiap daerah, kata Presiden Yudhoyono, saat membuka the Network of Regional Development for Sustainable Development di Medan, Kamis (10/3).

Desentralisasi, kata Yudhoyono, diharapkan bisa menggali potensi daerah secara lebih baik. Negara tidak akan bisa maju jika daerah tidak berkembang. Karena itu, pilihan otonomi daerah tidak bisa ditawar lagi. Otonomi daerah bukan justru menjadi sarana korupsi, tandasnya.

Butuh pemimpin
Untuk mendapatkan tujuan otonomi daerah ini, jelasnya, dibutuhkan pemimpin yang mampu berperan nyata dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, memiliki jaringan dan kecintaan terhadap Tanah Air. Menurut dia, pembangunan berkelanjutan hanya dapat terlaksana dengan adanya dukungan pemerintahan yang baik untuk menjamin kepastian hukum dan transparansi pelaksanaan pembangunan.

Global dan nasionalisme
Di samping itu, menurut Yudhoyono, pemerintah juga harus memiliki wawasan global dengan tetap menunjukkan sikap nasionalisme. Dia mengatakan sehubungan dengan telah dideklarasikannya komitmen nasional untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah harus lebih membuka diri terhadap opini publik dan memperluas akses dengan dunia internasional.

Namun, Yudhoyono mengingatkan, agar pemerintah daerah dapat menempatkan rakyat dalam berhubungan dengan dunia global secara hati-hati. Kita harus hati-hati dengan hubungan yang kita jalin. Dalam dunia global yang begitu kompleks, kita tidak dapat menjalin hubungan dengan semuanya, kata Presiden Yudhoyono. (aik)

Sumber: Kompas, 12 Maret 2005