Sejak awal proyek busway menuai banyak kritik. Tapi, setelah jadi, proyek ini malah mendapat seabrek pujian. Warga meminta pemerintah memperluas jaringan bus khusus itu ke seluruh wilayah Ibu Kota.

Begitulah penjelasan Rustam Effendy Sidabutar saat berkunjung ke Koran Tempo beberapa waktu lalu. Waktu itu, Rustam masih menjabat Kepala Dinas Perhubungan DKI.

Kini warga Jakarta melihat di balik pamor proyek busway ternyata banyak praktek patgulipat. Borok terkuak ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Rustam pekan lalu.

KPK menduga ada penggelembungan anggaran pembelian 89 unit bus untuk jalur Blok M-Kota. KPK pun mencurigai telah terjadi proses lelang yang tidak jujur. Dalam kasus ini, menurut KPK, negara dirugikan sekitar Rp 14 miliar.

Tak hanya soal pengadaan bus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pun pernah mempersoalkan lelang sistem tiket busway koridor II (Pulogadung-Harmoni) dan koridor III (Kalideres-Harmoni).

Menurut Dewan, lelang mengarah pada upaya memenangkan satu peserta, yaitu pemenang sistem tiket busway koridor I (Blok M-Kota). Prosesnya sangat tertutup. Itu indikasi penunjukan langsung, ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Muhayar Rustamuddin.

Masalah pun sempat melanda busway saat proyek ini tertunda pada 2002. Saat itu, Dinas Perhubungan mengusulkan dana busway sebesar Rp 54 miliar dialihkan ke sejumlah proyek dadakan. Misalnya pembelian genset, Handie-Talkie, dan pemasangan lampu lalu lintas.

Dalam pertemuan tertutup, tim kecil DPRD sempat menyetujui usul pengalihan dana itu. Tapi, karena kasus itu terus mendapat sorotan media dan sebagian anggota DPRD, Gubernur DKI Sutiyoso akhirnya membekukan (tidak membelanjakan) anggaran hingga tahun berikutnya. Badriah | jajang

Sumber: Koran tempo, 19 Juni 2006