Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH A Hasyim Muzadi, Sabtu (10/12), mengatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia masih sporadis, belum sistematis, dan terkesan kurang adil.

PBNU belum melihat pemberantasan korupsi itu bersinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lain.

Karena pemberantasannya belum sistematis, jadinya dilakukan dengan metode bottom up. Bila pemberantasan tidak membidik pelaku-pelaku di tingkat atas (kakap Red), malah timbul kesan bahwa orang yang ditindak itu hanya kena apes saja dan malah terkesan tidak adil,