Kinerja Departemen Pendidikan Nasional dipertanyakan.

Tim Anggaran Departemen Pendidikan Nasional menemukan penggunaan dana anggaran sebesar Rp 3,2 triliun yang tak efisien. Evaluasi ini kami lakukan atas arahan Tim Anggaran DPR, kata Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Dodi Nandika kepada Tempo, Rabu lalu.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengkaji anggaran Departemen Pendidikan. Tim DPR menyatakan Rp 5 triliun anggaran pendidikan dinilai tumpang-tindih antarunit kerja.

Menurut Dodi, tidak efisiennya penggunaan anggaran di antaranya disebabkan oleh revisi anggaran di biro-biro, adanya kegiatan tambahan, serta relokasi kegiatan antara Departemen Pendidikan dan Badan Standar Nasional Pendidikan. Juga karena dana bantuan tercantum dua kali di direktorat yang berbeda serta kesalahan jumlah revisi anggaran dari biro dan direktorat.

Anggaran yang dinilai belum efisien itu akan dialihkan ke kegiatan lain yang relevan. Misalnya untuk merehabilitasi gedung sekolah atau memberikan bantuan bagi korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Masukan itu perlu dibicarakan lagi dengan Tim Anggaran DPR, khususnya melalui perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Daftar Isian Pagu Anggaran, ujar Dodi.

Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Anwar Arifin mengatakan hasil evaluasi anggaran Departemen Pendidikan tidak terlalu menggembirakan. Kami kan sudah pernah membuat kajian sebelumnya, dan hasilnya ada inefisiensi Rp 5 triliun, tapi yang dievaluasi Departemen Pendidikan Rp 3,2 triliun, kata Anwar.

Anwar menilai kinerja Departemen Nasional masih perlu dipertanyakan. Kami masih akan mengkaji lagi (hasil evaluasi anggaran Departemen), katanya. Anwar mengingatkan, program utama yang harus dilaksanakan Departemen Pendidikan adalah wajib belajar sembilan tahun, termasuk rehabilitasi gedung sekolah dan kesejahteraan guru.

Sumber: Koran Tempo, 16 Juni 2006