Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menegaskan pemerintah tidak akan membeli pesawat kepresidenan karena tidak memiliki uang.

Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menegaskan pemerintah tidak akan membeli pesawat kepresidenan karena tidak memiliki uang.

Tidak betul pemerintah mau beli pesawat kepresidenan, kata Hatta di kantornya kemarin.

Pemerintah, ia menambahkan, saat ini masih mengkaji beberapa kemungkinan pengadaan pesawat kepresidenan sehubungan dengan terbatasnya pesawat TNI Angkatan Udara. Cara yang paling mungkin dilakukan adalah bekerja sama dengan maskapai penerbangan atau menyewa.

Ia diminta mengkaji kemungkinan penggunaan maskapai niaga komersial. Maskapai nasional akan diminta bekerja sama menyediakan pesawat jika presiden atau wakil presiden membutuhkannya.

Pemerintah tengah mempelajari kemampuan PT Garuda Indonesia dan PT Pelita Air Service untuk bekerja sama dalam penyediaan pesawat kepresidenan.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta memberikan penjelasan yang berbeda. Memang ada wacana membeli pesawat kepresidenan yang baru. Tapi itu tentu harus dengan persetujuan parlemen.

Namun, dia menambahkan, pemerintah tidak punya dana untuk membeli pesawat baru sehingga untuk sementara menyewa pesawat komersial.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya melontarkan soal penggantian pesawat kepresidenan setelah Kamis pekan lalu kaca pesawat Fokker 28 yang membawa Kalla ke Medan retak.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan pemerintah sudah biasa menggunakan pesawat Garuda untuk kegiatan presiden ataupun wakil presiden. Pemerintah mencarter dari Garuda, jenisnya Boeing 737 atau Airbus 330, tergantung kebutuhan. ANTON APRIANTO | AGUS SUPRIYANTO | KURNIASIH

Sumber: Koran Tempo, 6 Juli 2006