Demokrasi itu bukan sekadar dijaminnya kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, mendirikan partai politik, serta penyelenggaraan pemilu secara reguler saja. Namun, demokrasi menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dan ini sudah menjadi bagian dari janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden sekarang.

Demikian antara lain isi pemaparan yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Anwar Nasution dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemimpin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR dengan para pemimpin DPRD dari PPP se-Indonesia, Selasa (18/7). Bangsa kita sedang menghadapi tantangan untuk mengubah sistem politik dari sistem otoriter Orde Baru ke sistem politik yang lebih demokrasi, ujarnya.

Perubahan ke arah demokrasi ini, lanjut Anwar, juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pada neraca keuangan negara. Kondisi transparan dan akuntabilitas ini akan memengaruhi dukungan rakyat.

Misalnya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi tidak mungkin dapat ditingkatkan kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas penggunaannya. Masyarakat juga enggan membayar pajak jika hasil pemungutan pajak itu ternyata dikorupsi atau untuk menutup kerugian usaha konglomerat hitam, ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP DPR Endin AJ Soefihara yang menjelaskan tentang pemberdayaan politik fraksi PPP mengatakan, PPP dalam konteks konsolidasi demokrasi saat ini mengambil posisi sebagai pengawal harmoni demokrasi. Posisi ini dijalani dengan menerapkan lima strategi, yaitu politik jalan tengah, mediator persoalan nasional, perekat dan pemersatu perbedaan, berkearifan lokal, dan penyeimbang arus sekularisme dan liberalisme di parlemen.

PPP jelas bukan jadi bagian dari pemerintah, tetapi bukan pula oposisi total bagi pemerintah. Keberpihakan PPP pada jalan kebenaran, ujarnya. Artinya, kalau program pemerintah memang bermanfaat dan maslahat bagi umat, akan didukung. Namun sebaliknya, PPP akan melakukan kritik program pemerintah yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. (MAM)

Sumber: Kompas, 19 Juli 2006