Ada peningkatan kebebasan bersuara.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia terburuk keempat di antara sepuluh negara anggota ASEAN. Hal tersebut merupakan hasil penelitian Direktur Global Governance Institute Bank Dunia Daniel Kaufman yang dipublikasikan kemarin dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Singapura.

Kaufman melakukan penelitian atas enam indikator tata kelola pemerintah yang baik di 213 negara. Dia melibatkan ribuan koresponden di semua negara, masukan berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Uni Eropa, Amnesty International, analis, investor, dan lembaga pemeringkat.

Hasil penelitian Kaufman memberi nilai merah untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Indonesia hanya mendapat angka 20 untuk penegakan hukum dan 21 untuk pemberantasan korupsi, dari rentang nilai 0-100. Penilaian itu hanya lebih baik dari Myanmar, Kamboja, dan Laos (lihat tabel).

Untuk stabilitas politik, Indonesia bahkan hanya diberi nilai 9. Ini nilai terburuk dari kesepuluh negara ASEAN. Nilai ini hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Ethiopia (8), Bangladesh (7), dan Nigeria (5). Indonesia baru mendapat poin agak menggembirakan untuk indikator kebebasan berpendapat (41).

Kaufman tidak mau mengomentari secara spesifik penilaian yang diberikan kepada Indonesia. Komentarnya tergambar dari nilai masing-masing negara, katanya akhir pekan lalu.

Namun, dia menjelaskan, ketidakstabilan politik di Indonesia terkait dengan faktor keamanan (kerusuhan etnik dan terorisme) serta dan pergantian presiden yang cepat dalam lima tahun terakhir ini. Meski begitu, dia menambahkan, ada peningkatan kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat.

Kaufman memaparkan ada enam indikator yang menentukan baik-tidaknya pemerintah, yaitu kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi; stabilitas politik dan keamanan; efektivitas pemerintah dan birokrasi; kualitas regulator; penegakan hukum; dan pemberantasan korupsi. Performa suatu negara ditentukan keenam indikator ini, katanya.

Kondisi tersebut, menurut dia, juga menjadi acuan bagi pelaku ekonomi dan investor dalam menilai suatu negara dan menentukan keputusan investasi. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mendatangkan investor asing dan negara donor, ujar Kaufman.

Menurut dia, hasil penelitian ini dapat menggambarkan kondisi semua negara di dunia, meskipun belum tentu 100 persen akurat. Penelitian atas pemerintah itu sangat sulit. Tidak ada yang bisa menjamin 100 persen akurat, katanya. YURA SYAHRUL

Sumber: Koran Tempo, 19 September 2006