Antikorupsi.org, Jakarta, 28 September 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan uji informasi terhadap Komisi Informasi (KI) Pusat. Uji Informasi dilakukan sekaligus memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day) yang jatuh pada tanggal 28 September.

Wana Alamsyah, anggota Divisi Investigasi ICW mengatakan, peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia dapat menjadi momentum untuk melihat kinerja KI Pusat. “Karena itu kami melakukan uji informasi,” ujar Wana, di kantor KI Pusat, Jakarta, Rabu, 28 September 2016.

Bentuk uji informasi yang dilakukan yaitu permintaan informasi terkait penanganan sengketa informasi yang diajukan oleh ICW. Sejak permohonan diberikan pada 30 Mei 2016, ICW belum mendapat panggilan untuk menjalankan proses penyelesaian sengketa informasi.

Padahal, tambah Wana, pasal 38 ayat (1) UU 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan Komisi Informasi harus mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa.

Selain itu, pasal 38 ayat (2) menyatakan proses penyelesaian sengketa paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. “Hari ini sudah masuk 80 hari, tapi belum ada proses apapun,” imbuhnya.

Wana menyayangkan kinerja KI Pusat yang belum mengupayakan proses penyelesaian dalam kurun waktu tersebut. Baginya, hal tersebut menghambat hak publik untuk tahu.

Wana lalu meminta KI Pusat untuk segera menyelesaikan penyelesaian sengketa informasi yang telah dimohonkan. Momen hari Hak untuk Tahu Sedunia harus benar-benar ditanggapi serius oleh Komisi Informasi Pusat. “KI Pusat harus segera menyelesaikannya,” ujarnya.

Adapun ICW melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait tidak diberikannya salinan putusan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI. Salinan putusan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh mantan Kepala BPK perwakilan DKI Jakarta.

(Egi)