Selama ini masih banyak persepsi masyarakat yang menyudutkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat lebih mengukur kinerja dan prestasi KPK dari jumlah koruptor yang tertangkap atau berapa uang negara yang bisa diselamatkan dari penghamburan.

Tolong diingat bahwa KPK bukan profit center, ujar Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam Dialog Terbuka tentang Peningkatan Pelayanan Publik, pekan lalu di Balaikota Yogyakarta. Dialog diikuti jajaran Pemkot Yogyakarta, lembaga swadaya masyarakat, serta wartawan.

Secara hasil yang ada buktinya, kata Taufiequrachman, gebrakan KPK ke daerah-daerah sejauh ini berhasil menghemat penghamburan uang negara Rp 9 triliun lebih. Salah satunya adalah dari pos APBD-APBD di daerah pada alokasi pengadaan barang.

Dari gebrakan KPK itu pula, potensi uang yang bisa disetor ke kas negara mencapai Rp 30 miliar. Dari jumlah ini, ada sekitar Rp 25 miliar yang sudah disetorkan karena sudah ada landasan kepastian hukumnya sehingga KPK bisa melakukan eksekusi.

Anggaran sebesar itu sebenarnya bisa dibikin atau lolos di Departemen Keuangan. Hasil-hasil itu adalah bukti secara materi, tapi kami tidak akan mengklaim ini hasil KPK. Sebabnya, pemberantasan korupsi adalah tentang memperbaiki sistem kondusif untuk korupsi yang sudah terbangun di masyarakat, katanya.

Ia menuturkan, korupsi jangan diartikan dalam batasan uang semata, melainkan bagaimana jalannya sistem pemerintah di daerah jika dikaitkan dengan transparansi dan efisiensi anggaran. Ini berarti, kepala daerah dituntut tegas dan berani. Dan, sudah bukan rahasia lagi kalau banyak daerah mulai takut terhadap sepak terjang KPK.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Arif Noor Hartanto yang juga berbicara dalam dialog tersebut mengemukakan, satu sikap yang harus dimiliki kepala daerah adalah berani. Dalam arti, di lapangan benar-benar menata birokrasi yang lamban dan merampingkan struktur yang gemuk. Masyarakat juga harus bersikap kritis.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengakui bahwa pemerintah daerah jelas terus disorot banyak pihak dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, sebenarnya ketika daerah bisa mengatasi hal tersebut maka kepercayaan masyarakat yang didapat. (PRA)

Sumber: kompas, 11 Juni 2007