Keberadaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi sebagai Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dikritik. Sejumlah kalangan khawatir akan masuknya kepentingan politik dalam seleksi.

Hal itu diungkapkan guru besar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji, Direktur Indonesia Court Monitoring Denny Indrayana, dan dosen hukum tata negara A Irman Putrasidin kepada Kompas, Sabtu (16/6).

Indriyanto mengatakan, di dalam sejarah Indonesia setelah reformasi, baru kali ini terjadi panitia seleksi untuk memilih pimpinan komisi negara independen justru diketuai seorang menteri yang merupakan orang politik.

Kalau ditanyakan kepada panitia, pasti jawaban mereka adalah panitia akan bekerja independen dan berupaya tidak ada kepentingan politik. Namun, kepentingan politik pasti ada. Kalau panitia seleksi pimpinan KPK yang dulu memang diselenggarakan Dephukham, tetapi menteri tidak terlibat dalam panitia seleksi. Maka waktu itu dipilihlah Pak Romli, seorang akademisi yang dinilai lebih independen sebagai ketua panitia. Kalau sekarang, ketua panitia adalah menteri yang jelas-jelas orang politik, ya publik khawatir kepentingan politik akan masuk, tutur Indriyanto.

Indriyanto menyarankan agar Taufiq memfokuskan pada pekerjaan selaku Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang memiliki tugas berat, di antaranya mereformasi birokrasi. Tugasnya di panitia diserahkan kepada seorang pemangku kepentingan yang dipilih oleh anggota panitia seleksi.

Ide serupa dilontarkan A Irman Putrasidin. Irman menegaskan, Taufiq seharusnya memberikan mandat kepada salah seorang anggota panitia seleksi yang dinilai independen untuk menjalankan kewenangannya.

Denny menyoroti hal yang sama. KPK itu adalah komisi negara independen, dan komisi independen itu tidak boleh punya afiliasi ke partai politik. Sebagai suatu praktik, keberadaan menteri di dalam panitia seleksi pimpinan KPK ini sangat mengkhawatirkan, apalagi Menteri Taufiq Effendi itu orang Partai Demokrat dan notabene dekat dengan Presiden Yudhoyono. Ini mengkhawatirkan, ujar Denny.

Proaktif
Indriyanto menyatakan, panitia tidak bisa menghasilkan calon pimpinan KPK terbaik meski bekerja keras. Panitia seleksi pimpinan KPK periode 2004-2007 memiliki konsep mencari orang yang berintegritas, intelektualitas tinggi, dan kapabilitas, katanya.

Ia meminta panitia bersikap proaktif. Mencari rekam jejak calon justru banyak datang dari LSM yang punya jaringan kuat dan luas di daerah, juga kelompok masyarakat, seperti kelompok akademisi, katanya. (VIN)

Sumber: Kompas, 18 Juni 2007