Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar para pamong praja muda lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri untuk tidak tergoda menyalahgunakan wewenang, seperti melakukan korupsi.

Di masa-masa yang akan datang, kalian akan mengoperasikan kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang, lengkap dengan anggaran belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap saat kalian akan menghadapi godaan yang besar, bahkan amat besar, untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk godaan melakukan korupsi atau tindak KKN lainnya, kata Megawati mengimbau dalam acara Pengukuhan 792 Pamong Praja Muda Angkatan XII Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Kamis (5/8).

Penyalahgunaan wewenang itu, lanjutnya, dapat berasal dari dalam diri maupun dari desakan, rayuan, bahkan tekanan dari pihak lain. Untuk mengatasi godaan tersebut, diperlukan disiplin diri yang tinggi serta kesadaran etika yang tidak tergoyahkan.

Sudah saatnya juga kalian mengembangkan paradigma baru dalam pemerintahan ini. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan keterbatasan dana dari APBN dan APBD sebagai dalih untuk menutupi kekurangberhasilan kita. Sama halnya, kita juga tidak mungkin hanya berpikir bagaimana cara memperluas sumber dan memperbesar pungutan untuk biaya belanja kegiatan daerah. Untuk itu, kalian dituntut mempertajam naluri kewirausahaan dalam memimpin, tegas Megawati lagi.

Dari 792 pamong praja muda yang dikukuhkan, terdapat 10 praja lulusan terbaik yang mendapatkan penghargaan Kartika Asta Brata. Predikat lulusan terbaik diraih oleh Iis Sandrayanti dari kontingen Jawa Barat dengan indeks prestasi kumulatif 3,71.

Dalam acara pengukuhan itu antara lain hadir Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Gubernur Jabar Danny Setiawan.

Danny berharap Kampus STPDN yang berada di kaki Gunung Manglayang ini merupakan tempat terhormat untuk mendidik para calon pemimpin pemerintahan yang akan datang. Diharapkan para praja dapat menjadi pemimpin yang berperilaku terhormat pula.

Hari Sabarno satu hari sebelumnya sempat memberikan pembekalan kepada para praja yang baru lulus tersebut. Setelah acara pengukuhan ini, kalian akan ditempatkan di daerah untuk mengamalkan ilmu kalian, ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, sekitar setengah kilometer dari Kampus STPDN, puluhan mahasiswa Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) melakukan demonstrasi menolak militerisme. Mereka sedianya akan berdemonstrasi di depan Kampus STPDN. Namun, karena tertahan aparat, para pendemo hanya beraksi di sekitar Kampus Ikopin.

Penggabungan
Seusai acara pengukuhan, sepuluh praja lulusan terbaik berdialog dengan Megawati dan Menteri Dalam Negeri. Salah seorang praja menyampaikan kekhawatiran nasib STPDN setelah digabungkan dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) nanti.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Hari Sabarno mengatakan hal itu hanyalah masalah perubahan nama, selebihnya tidak ada perubahan.

Nantinya memang akan digabungkan antara STPDN dan IIP dengan nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan kampusnya tetap ada dua, yaitu di Jatinangor dan Cilandak. Hanya saja, rencananya Kampus IIP akan digunakan untuk kuliah pascasarjana (S2) bagi lulusan STPDN atau bisa juga digunakan untuk menampung para praja karena kapasitas Jatinangor tidak memadai. Seperti adik-adik praja yang saat ini juga ada yang masih ditampung di sana. Saat ini IIP sudah tidak menerima mahasiswa lagi, kata Hari.

Ketua STPDN I Nyoman Sumaryadi mengatakan, proses penggabungan sedang dibahas di Sekretariat Negara. Selama menunggu keputusan presiden, kita akan berjalan sesuai dengan format seperti ini, ujarnya. (HPY)

Sumber: Kompas, 6 Agustus 2004