Keluhan mengenai birokrasi yang tidak berjalan sudah terdengar di mana-mana. Namun, reformasi birokrasi hingga kini belum juga menjadi sebuah gerakan nasional, seperti halnya pemberantasan korupsi.

Demikian disampaikan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof Dr Miftah Thoha, dan dosen FISIP Universitas Indonesia Eko Prasojo, Sabtu (22/7).

Eko mengatakan persoalan mendasar adalah pemerintah belum menjadikan reformasi birokrasi sebagai gerakan nasional. Ada persoalan gerakan. Ketika pemerintah mencanangkan pemberantasan korupsi, semua orang berbicara soal itu. Nah, itu yang belum terjadi pada birokrasi, belum ada upaya merevitalisasi menyeluruh, ujarnya.

Salah satu penyebab birokrasi hanya berjalan di tempat adalah adanya aturan yang berbeda. Bukan hanya pegawai di bawah yang tak menjalankan perintah, tetapi atasan pun kadang membuat kebijakan yang tidak konsisten, kata Miftah menambahkan.

Ia mencontohkan jatah hidup untuk korban gempa bumi di Yogyakarta. Atasan memutuskan untuk memberikan jatah hidup, bantuan perumahan, tetapi sampai sekarang tidak jalan, bukan karena bawahan tidak menjalankan karena uangnya tak ada. Untuk itulah seharusnya atasan dan bawahan konsisten dan mempunyai kesamaan pikiran, ujarnya.

Birokrasi yang tidak berjalan ini juga disebabkan pejabat dari partai politik yang memimpin birokrasi kurang memahami manajemen pemerintahan. Pejabat pemimpin birokrasi harus mengacu pada UU. Di samping itu, hubungan antara pejabat dan aparat birokrasi pun harus jelas. Kalau keputusan pejabat tidak sesuai dengan UU, aparat boleh menolaknya, katanya.

Salah satu solusi yang diusulkan Miftah adalah dengan mengevaluasi kinerja birokrasi pemerintahan di departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Dilihat lagi mana lembaga yang kembar atau punya tugas yang hampir sama. Dari hasil evaluasi itu dirumuskan lagi sistem kepegawaian dan sistem manajemen pemerintahan, tuturnya.

Pemerintah diharapkan membuat desain besar reformasi birokrasi, dengan melihat tiga syarat, yaitu apa yang terjadi di lingkungan nasional, perubahan global, dan memahami ilmu perubahan paradigma manajemen pemerintahan. (SIE)

Sumber: Kompas, 24 Juli 2006