Di pengujung tahun 2005, harapan masyarakat terhadap birokrasi yang semakin profesional sedikit demi sedikit mulai terwujud. Namun, di balik optimisme itu, citra negatif dan pandangan minor terhadap beberapa kiprah aparat pemerintahan juga cukup menonjol.

Citra aparat birokrasi saat ini ditanggapi secara kontroversial oleh masyarakat, sebagian memandang baik dan sebagian memandang buruk. Cerminan itu tertangkap dari jajak pendapat Kompas di 10 kota besar Indonesia. Sebagian (46,8 persen) responden menyatakan bahwa citra aparat birokrasi saat ini sudah baik, sementara yang menganggap sebaliknya juga jumlahnya tak berbeda (46,1 persen).

Kenyataan itu menunjukkan dua dasar pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan citra dan kinerja birokrasi saat ini. Di satu sisi, kinerja birokrasi saat ini dinilai sudah semakin profesional. Di sisi lain, sejumlah citra negatif masih cukup kuat melekat.

Sebagai kepanjangan tangan dari penentu kebijakan politik, posisi birokrasi jelas sangat strategis. Di satu sisi, sebagai pelaksana kebijakan politik negara, aparat birokrasi harus menjalankan perintah dengan taat dan netral tanpa tendensi politik dan pribadi apa pun. Namun, di sisi lain, karena memiliki posisi dan pengaruh yang sangat besar terhadap berjalannya kebijakan pemerintahan, tugas-tugasnya sangat rawan dengan godaan yang memperburuk citra.

Aparat birokrasi adalah pegawai negeri sipil yang menjalankan kebijakan yang dikeluarkan pejabat negara dan menangani pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Dikarenakan struktur dan hierarkinya, birokrasi sangat ditentukan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh atasannya.

Masih ingat dengan ucapan Presiden Megawati sekitar tahun 2002 ketika mengeluhkan warisan birokrasi pemerintahan yang seperti