Kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias dinilai lambat. Memasuki bulan ke-9 2006, badan ini baru menyerap Rp 3,44 triliun atau 12,5 persen dari total pagu anggaran 2006 Rp 14 triliun. Itu pun yang disalurkan kepada masyarakat hanya Rp 1,107 triliun. Sisanya untuk belanja modal Rp 1,474 miliar, belanja barang Rp 538,24 miliar, dan gaji pegawai Rp 223,66 miliar.

Dana yang diserahkan ke masyarakat hanya bantuan sosial, kalau belanja modal statusnya milik negara, misalnya irigasi dan jalan, kata Tiyas Miyanto, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh, Sabtu (2/9). Dari 256 satker (satuan kerja) BRR, baru 221 satker yang mengajukan SPM realisasi belanja. Jadi, masih ada 30 satker yang belum menjalankan program, lanjutnya.

Beberapa waktu lalu Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto berdalih, kelambatan kinerja BRR karena pemerintah lambat mengeluarkan peraturan pendukung (perpu). Namun, Tiyas berpendapat lain. Kalau mereka bergerak cepat, tak menunggu keppres atau perpu baru, mestinya tak selambat ini. Misalnya, jika tender diproses seperti biasa, satu tender proyek bisa selesai dalam dua sampai tiga bulan. Mereka malah memilih menunggu keppres percepatan pembangunan tanpa tender. Tetapi, akibatnya malah lebih lambat, katanya.

Tiyas membantah tudingan, KPPN memperlambat pencairan dana. Kami justru membantu proses pencairan dana dengan mudah dan transparan, ujarnya.

Tiyas menjelaskan, KPPN menerapkan transparansi aliran dana secara online sehingga kecurangan bisa dikontrol masyarakat. Ini sesuai permintaan lembaga donor, dan yang pertama di Indonesia. Dengan sistem ini, penarikan dana detik per detik oleh BRR bisa diketahui masyarakat, katanya. (AIK)

Sumber: Kompas, 4 September 2006