Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Faisal Djamal mengatakan hanya melaporkan kepada pemimpin Dewan tentang penggunaan dana dalam proses legislasi antara 1999 dan 2004. Pemimpin DPR akan menggunakan laporan ini sebagai bukti yang diserahkan kepada Badan Kehormatan.

Pemimpin menyerahkan bukti jika seseorang dianggap menerima aliran dana dari Departemen Kelautan, kata Faisal di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Dari laporan ini, pemimpin DPR dapat melihat tumpang-tindih penggunaan anggaran legislasi.

Menurut Faisal, Sekretariat akan mencari keberadaan duplikasi penggunaan biaya legislasi antara dari anggaran pemerintah dan Dewan. Laporan ini akan diserahkan kepada pemimpin DPR pada persidangan keempat mulai 24 April mendatang.

Sekretariat menelusuri dana tersebut atas perintah rapat pemimpin DPR. Rapat meminta Sekretaris Jenderal mencari data valid terkait dengan tudingan aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan ke politikus DPR.

Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta Badan Kehormatan tak kebakaran jenggot menyikapi tudingan bahwa dana mengalir ke kantong para politikus. Saya memiliki keyakinan bahwa anggota DPR tidak serendah itu, menerima dana dari Departemen, katanya.

Tjahjo menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi segera membuka hasil temuan aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan kepada sepuluh partai politik, dua ormas Islam, dan legislator. aqida swamurti | imron Rosyid

Sumber: Koran Tempo, 10 April 2007