Mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Poerwanegara mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Selasa (3/7), dan menyerahkan data kasus-kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat.

Saya berharap KPK memberantas korupsi hingga ke desa-desa. Meski mungkin nilai korupsinya kecil, bagi rakyat kecil dampaknya tetap besar, katanya.

Mantan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan itu datang ke KPK sekitar pukul 12.15 dengan didampingi sejumlah pengurus Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda di mana dia menjadi ketua dewan penasihatnya. Dalam pertemuan selama sekitar 90 menit dengan KPK, Solihin GP memberi sejumlah masukan dan data kasus-kasus korupsi, terutama yang terjadi di Jawa Barat.

Salah satu dugaan korupsi yang harus segera diungkap, kata Solihin, adalah yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dalam pertemuan dengan KPK, saya sudah minta mereka bergerak lebih cepat dalam kasus ini (pengungkapan dugaan korupsi di Garut). Mereka menjawab juga ingin cepat, namun tetap harus hati-hati, ungkap Solihin.

Humas KPK, Johan Budi, menuturkan, KPK telah meminta keterangan belasan saksi terkait sejumlah dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut dari tahun 2004 hingga 2006. Penyelewengan ini, antara lain, diduga terjadi dalam pembangunan Pasar Cikajang, Garut. Dalam penyelidikan kasus itu, kami bahkan mengirim orang ke Garut, katanya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat KPK juga akan memanggil Bupati Garut Agus Supriadi untuk dimintai keterangan terkait penggunaan APBD Garut periode 2004-2006.

Menurut Solihin GP, korupsi telah menjadi salah satu faktor penghambat terbesar pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, jika bangsa ini ingin kembali berada pada kondisi normal, berbagai bentuk korupsi di masyarakat harus diberantas.

Pemberantasan korupsi ini harus cepat dan jangan pilih-pilih, katanya. (NWO)

Sumber: Kompas, 4 Juli 2007