Men PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) Taufiq Effendi mempunyai rumusan sederhana soal tata pemerintahan yang baik dan bersih. Menurut dia, salah satu ukuran clean government dan good governance adalah aparatur negara yang tidak sibuk.

Aparatur yang menjadi indikator terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih itu adalah jaksa dan polisi. Jaksa dan polisi tidak sibuk karena penduduk taat hukum atau law obedience citizen, ujar Taufiq yang juga pensiunan polisi ini.

Dia meminta seluruh jajaran aparatur pemerintahan tidak terpaku pada aspek manajemen apa (what) saja, tetapi mesti diutamakan how (bagaimana) melaksanakan amanat rakyat. Percuma saja kita kaya wawasan manajemen kepegawaian, sementara di lapangan kerjanya biasa saja, apalagi pelayanannya buruk, ujarnya.

Men PAN menandaskan, aspek bagaimana melaksanakan kebijakan pelayanan secara profesional adalah yang ditunggu rakyat. Sebab, masyarakatlah yang menggaji aparatur negara. Ukuran profesionalisme pelayanan pegawai itu adalah kepuasan yang langsung dirasakan masyarakat.

Ada empat kondisi minimal yang mencerminkan ukuran tata pemerintahan yang baik dan bersih. Pertama, sarana dan prasarana lingkungan tertata secara baik. Antara lain, jalan mulus dan lalu lintas tidak semrawut. Kemudian, pasar dan papan reklame tertata secara tertib. Juga, tecermin dari kecerahan pegawai dengan pakaiannya yang rapi, katanya.

Kedua, masyarakat terbiasa jauh dari rumah sakit. Kondisi tadi mengisyaratkan lingkungan hidup dan pelayanan kesehatan tertata baik. Ukuran ketiga adalah penjara tidak penuh pesakitan, ucap kader Partai Demokrat ini. Berikutnya soal jaksa dan polisi tadi.

Dia mengatakan, profesionalisme muncul jika didukung kesejahteraan pegawai. Karena itu, dia meminta pimpinan setiap unit kerja untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai mulai proses rekrutmen sampai pensiun.

Orang kan mereka, hargai mereka, beri reward pantas sehingga kebijakan yang baik dilaksanakan pegawai profesional yang sejahtera dan bangga pada pekerjaannya, tandas Men PAN. (adb)

Sumber: Jawa Pos, 7 Juli 2006