Banyak cara yang bisa dilakukan partai politik untuk menghemat uang negara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memelopori itu dengan menolak pembelian laptop bagi 109 anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sikap politik tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung kepada Kompas, Senin (26/3), menanggapi derasnya kritik masyarakat terhadap rencana pembelian laptop untuk 550 anggota DPR.

Dewan Pimpinan Pusat PDI-P sudah menginstruksikan ke 109 anggota Fraksi PDI-P di DPR untuk tidak menerima laptop itu. Anggota fraksi yang menerima akan diberi sanksi organisasi, ujar Pramono Anung.

DPP PDI-P juga akan meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk mengurangi pembelian laptop sebanyak 109 unit dari semula direncanakan membeli 550 unit.

Besok (Selasa ini) kami akan memberi surat ke Sekretariat Jenderal DPR. Kami berharap uangnya nanti dikembalikan ke kas negara dan digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, kata Pramono Anung.

Akibat sikap politik yang tegas ini, uang negara yang dihemat cukup besar. Plafon harga satu unit laptop yang dianggarkan Sekretariat Jenderal DPR Rp 21 juta. Total anggaran negara untuk pembelian 550 unit laptop adalah Rp 12,1 miliar. Berarti, total uang rakyat yang bisa dihemat PDI-P sekitar Rp 2,28 miliar.

Tender ditunda
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Sekretariat Jenderal DPR menunda pelaksanaan tender pengadaan 550 laptop yang menurut rencana dibuka 28 Maret 2007 ini.

Karena efektivitias penggunaan laptop masih diperdebatkan, pengadaan laptop itu ditunda saja dulu, kata Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq.

F-PKS mengusulkan anggaran laptop ini ditinjau kembali dalam pembahasan APBN Perubahan. Kemudian, anggaran Rp 12,1 miliar tersebut dialihkan untuk penambahan staf ahli fraksi.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (25/3), tetap memastikan pengadaan laptop bagi anggota DPR kendati banyak menuai kritik. Menurutnya, pengadaan laptop ini untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. Adapun dana yang dibutuhkan sudah dianggarkan dalam APBN.

Tentang ada anggota anggota DPR yang menolak laptop ini, Agung menilai hal tersebut wajar. Jika menolak, ya tak usah ambil, ujarnya saat itu.

Langkah konkret
Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengapresiasi langkah konkret F-PDIP. Dia berharap fraksi lain pun melakukan hal sama.

Anggota DPR yang menolak laptop jangan hanya bicara cari simpati, tapi harus konkret buat surat penolakan, tuturnya. (SUT)

Sumber: Kompas, 27 Maret 2007