Pendekatan minimalis merumuskan demokrasi sederhana, yaitu kontestasi dan partisipasi dalam proses pemilih pemilih.

Kontestan kontestan (kontestan) mendapatkan kepercayaan pemilih (suara), tetapi pemilih yang melaksanakan pemungutan suara mereka (penentuan) yang menentukan siapa yang telah dipilih sebagai penyelenggara kantor politik.

Dalam undang-undang pemilu di Indonesia ada empat jenis peserta pemilu, yaitu partai politik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik untuk calon presiden dan wakil presiden, dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau partai koalisi, dan yang diajukan oleh individu untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota, serta individu untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Transparansi dana
Tujuan dari peserta pemilu adalah untuk menjadi penyelenggara satu atau lebih dari enam posisi politik berikut: DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setiap peserta pemilu memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang pemilu. Setidaknya ada tujuh hak yang bisa digunakan oleh peserta pemilu.

Pertama, untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, kandidat partai politik berhak mengajukan Daftar Calon DPR dan Daftar Kandidat DPRD untuk setiap daerah pemilihan.

Kedua, hak untuk bersaing secara bebas dan adil dengan peserta lain melalui berbagai metode kampanye pemilu. Karena peserta pemilu ini berupaya memperebutkan jabatan yang jumlahnya sedikit bila dibandingkan jumlah peserta pemilu, maka persaingan niscaya akan sangat tajam. Karena itu persaingan melalui kampanye pemilu tersebut tidak hanya harus bebas dan adil tetapi juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, agar kompetisi berjalan adil, para kontestan pemilu juga berhak menerima fasilitasi Komisi Pemilihan Umum / KPU (dari APBN / APBD) dalam bentuk kampanye iklan dan kampanye kampanye penyiaran kampanye.

Keempat, berhak melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilihan kepada lembaga penegak hukum. Kelima, memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Bawaslu ketika menolak keputusan KPU. Keenam, mengirim saksi untuk menyaksikan proses pengumpulan suara dan pemungutan suara di TPS, dan proses rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkatan.

Ketujuh, melalui saksi tersebut berhak mengajukan keberatan kepada penyelenggara / pelaksana pemilu di semua tingkatan bila ada penyimpangan dalam proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Dan kedelapan, berhak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU tentang hasil pemilu.

Setiap peserta pemilu juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten. Kewajiban tersebut tentu saja menerapkan persaingan melalui berbagai bentuk dan metode kampanye pemilu sesuai dengan aturan legislatif pada pemilu. Di bawah aturan undang-undang pemilihan ada setidaknya delapan kewajiban para pemilih.

Pertama, amati semua larangan yang ditetapkan dalam undang-undang karena larangan itu tidak hanya bertujuan agar persaingan di antara para peserta pemilu berlangsung secara teratur dan aman tetapi juga agar persaingan itu bebas dan adil. Salah satu pembatasan sumber pendanaan kampanye pemilu.

Setiap peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu dari pihak asing, penyumbang yang indentitasnya tak jelas, hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pemerintah dan BUMN, pemerintah daerah dan BUMD, dan pemerintah desa dan badan usaha dimiliki oleh desa.

Kedua, merumuskan visi, misi, dan program sebagai bahan kampanye pemilu. Selain tanggung jawab masing-masing peserta pemilu, UU juga menugaskan KPU untuk menyebarluaskan visi, misi, dan program dari setiap peserta pemilu.

Karena semakin banyak calon anggota DPR dan DPRD yang lebih aktif dalam berkampanye daripada pihak-pihak, UU Pemilu mensyaratkan para kandidat untuk menggunakan visi, misi, dan program partai sebagai bahan kampanye. Ketiga, menyerahkan daftar pelaksana kampanye dan tim kampanye ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota dengan tembusan ke Bawaslu, Provinsi Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten / Kota.

Keempat, buat pembukuan khusus dan buka rekening khusus dana kampanye ke bank. Setiap sumbangan dana kampanye yang diterima dalam bentuk uang wajib: (a) direkam pada dana khusus dana kampanye, dan (b) ditempatkan pada dana khusus dana kampanye.

Warga stan foto di booth TV KanalKPK yang diluncurkan bertepatan dengan HUT ke-69 Museum RI di Kompleks Museum Fathillah, Jakarta, Juni (17/8/2014). Saluran TV KKK berbasis internet menyajikan tayangan audio visual yang kreatif tentang kampanye anti-korupsi dan pendidikan, berita, talkshow, dan streaming langsung proses pengadilan dari pengadilan pidana korupsi.

Setiap dana kampanye dalam bentuk sumbangan dalam bentuk barang dan / atau layanan wajib dicatat dalam dana kampanye pembukuan khusus terpisah dari akuntansi keuangan peserta. Kelima, identitas masing-masing kontributor harus dicatat secara lengkap dalam bentuk nama, pekerjaan, jumlah donasi, alamat, dan nomor telepon untuk dihubungi.

Keenam, sumbangan yang diterima dari sumber terlarang tidak boleh digunakan, dan donasi harus dilaporkan ke KPU dan menyerahkan sumbangan kepada Departemen Keuangan Negara setidaknya 14 hari setelah akhir kampanye.

Ketujuh, laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu disampaikan oleh: (a) pasangan calon ke KPU minimal 14 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, (b) peserta parpol ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota. setidaknya 14 hari sebelum hari pertama dari jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, dan (c) calon anggota DPD setidaknya 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Kedelapan, menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu ke kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU selambat-lambatnya 15 hari setelah hari pemungutan suara. Hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat paling lambat 10 hari setelah laporan audit dari KAP diterima.

Sebagian besar kewajiban ini terkait dengan dana kampanye pemilu yang tidak lain adalah bertujuan untuk memastikan transparansi dana kampanye. Pertanyaannya, untuk transparansi apa penerimaan dan pencairan dana kampanye?

Sebagaimana dinyatakan pada awal tulisan ini, demokrasi adalah kompetisi / kontestasi di antara peserta pemilu untuk mendapatkan kepercayaan / suara dari pemilih karena pemilih adalah pemenang kompetisi ini. Oleh karena itu, tujuan utama dan paling penting dari transparansi sumber penerimaan dan jenis pengeluaran dana kampanye pemilu adalah untuk memungkinkan warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat (cerdas memilih) apa dan siapa yang bersaing pemilih dalam pemilu.

Apa yang akan diumumkan ke publik oleh KPU adalah hasil audit yang dilakukan oleh KAP. Diaudit oleh KAP bukan hanya laporan akhir dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu tetapi juga buku dana kampanye pemilihan dan rekening khusus dana kampanye pemilu dari setiap peserta pemilu.

Jika transparansi sumber donasi dan pola pengeluaran kampanye pemilu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, pemilih tidak hanya akan tahu siapa saja yang berkontribusi dan kontribusinya kepada peserta pemilu, tetapi juga akan dapat mengetahui siapa penyumbang terbesar dana kampanye peserta pemilu.

Kalau sumber utama dana kampanye peserta pemilu tertentu berasal dari satu atau dua orang individu, kelompok atau dunia usaha, maka pemilih yang cerdas akan berkesimpulan: untuk apa saya memberikan suara kepada peserta pemilu tersebut kalau setelah terpilih agenda pertama peserta pemilu bukan memperjuangkan aspirasi konstituen melainkan memenuhi permintaan kontributor terbesar.

Pencekal transparansi
Sejumlah hambatan mencegah pencapaian tujuan transparansi untuk dana kampanye pemilu. Pertama, kontestan pemilu tidak mencatat semua tanda terima dan pengeluaran dalam pembukuan, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Disebut sengaja karena alasan praktis dalam banyak contoh, peserta pemilu meminta pengusaha atau individu tertentu untuk membiayai kegiatan kampanye yang membutuhkan pendanaan besar. Dana ini tidak diserahkan kepada bendahara, dan karena itu tidak dicatat dalam pembukuan. Peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye tetapi penerimaan dan pengeluaran tidak dicatat. Disebut tidak sengaja karena tidak terbiasa atau belum disiplin mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan.

Kedua, sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, partai politik wajib memastikan transparansi dana kampanye pemilu. Namun, karena pengangkatan kandidat terpilih didasarkan pada suara terbanyak, calon anggota DPR dan DPRD jauh lebih aktif dalam kampanye daripada partai politik sebagai lembaga. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa para kandidat mencari dan menggunakan dana kampanye. Akibatnya, banyak dana kampanye yang diterima oleh kandidat tidak dilaporkan oleh partai.

Ketiga, undang-undang mensyaratkan peserta yang bertarung menempatkan sumbangan uang pada akun khusus dana kampanye. Kewajiban ini tidak disetujui oleh mereka yang tidak taat. Akibatnya, akun khusus hanya berisi dana awal saat membuka akun. Akun khusus dana kampanye pemilu gagal memastikan transparansi atas setiap transaksi yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Keempat, UU tidak mengizinkan KPU untuk menyelidiki dugaan para kontestan pemilu yang tidak melaporkan sumbangan dana kampanye pemilu. KPU mungkin sadar bahwa peserta pemilu tertentu tidak melaporkan donasi atau pengeluaran tertentu tetapi tidak memiliki wewenang untuk meneliti dan menyelidiki. Akibatnya, sumber dana yang lengkap dan akurat serta transparansi pendanaan kampanye tidak dapat dijamin.

Dan terakhir, yang paling penting, pemilih belum mengetahui sumber penerimaan dan pengeluaran kampanye setiap peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara. Ini karena undang-undang mewajibkan peserta pemilihan untuk menyerahkan laporan dana kampanye penerimaan dan pemilihan untuk KAP yang ditunjuk oleh KPU selambat-lambatnya 15 hari setelah hari pemilihan.

KAP berkewajiban menyerahkan hasil audit kepada KPU dalam waktu 30 hari setelah menerima laporan dari kontestan pemilu. Oleh karena itu, KPU baru dapat mengumumkan hasil audit atas penerimaan dan penarikan dana kampanye dana kepada masyarakat sekitar 50 hari setelah hari pemungutan suara.

Dengan kata lain, undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah (yang bukan Peserta Pemilu) tidak menjamin transparansi dana kampanye pemilu. Peserta pemilu telah menikmati sejumlah hak untuk dapat bersaing secara mandiri dan adil tetapi peserta kontes secara sengaja atau tidak sengaja gagal untuk melakukan kewajiban kepada pemilih.

Akibatnya, tujuan transparansi dana kampanye adalah bahwa pemilih memilih berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat tentang sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kampanye pemilu (pemilihan cerdas), tidak akan pernah tercapai.

Ramlan Surbakti , Guru Besar Perbandingan Politik di FISIP Universitas Airlangga, dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tulisan ini disalin dari Harian Kompas, 5 Juni 2018