Penganugerahan Otonomi Award 2007 yang diselenggarakan oleh The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) di Hotel Shangri-La tadi malam diwarnai munculnya wajah-wajah baru. Daerah tapal kuda --kawasan timur Provinsi Jawa Timur-- yang sebelumnya jarang mendapat penghargaan kini malah mendominasi.

Dari tiga penghargaan kategori utama (grand category), dua di antaranya diraih Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Pasuruan. Padahal, dua kabupaten itu sebelumnya tidak pernah meraih award. Daerah tapal kuda lain yang juga memenangkan penghargaan (kategori khusus) adalah Kabupaten Jember.

Selain Bondowoso dan Pasuruan, penghargaan kategori utama juga diberikan kepada Kabupaten Madiun. Ketiga kabupaten ini dinilai sukses melakukan inovasi dan terobosan masing-masing di bidang pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan performa politik lokal (selengkapnya lihat grafis).

Direktur Riset JPIP Dadan S. Suharmawijaya mengakui, penghargaan tahun ini ada kejutan karena didominasi kawasan timur dan selatan Jatim. Dia menjelaskan, prestasi daerah diukur dari kemampuan mengoptimalkan potensi yang ada. Untuk daerah yang potensi lokalnya minim, penilaian tim JPIP didasarkan pada upaya daerah tersebut dalam mengatasi problem publik.

Penilaian untuk daerah yang memiliki banyak potensi dengan daerah minim potensi ya berbeda, katanya. Jadi, semua daerah memiliki kesempatan untuk menang, imbuh Dadan.

Bondowoso dan Pasuruan, katanya, termasuk daerah minim potensi yang mampu menyelesaikan permasalahan daerah dengan baik. Mereka berhasil memanfaatkan otonomi daerah untuk mengembangkan potensi lokal. Sekalipun mereka berada di kawasan tapal kuda yang banyak problem, ternyata bisa mengatasi problem demi kemaslahatan masyarakat, katanya.

Para kepala daerah penerima Otonomi Award tadi malam terlihat antusias mengikuti jalannya acara sampai akhir. Bupati Bondowoso Mashoed menyatakan berterima kasih kepada JPIP. Dia tidak menyangka bisa menerima salah satu penghargaan paling bergengsi di bidang otonomi itu.

Mashoed menyatakan, Pemkab Bondowoso memiliki sejumlah terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik. Misalnya mendirikan kantor pelayanan terpadu. Segala jenis perizinan bisa dinikmati warga hanya melalui satu pintu, katanya.

Kecepatan pelayanan perizinan menjadi prioritas utama Pemkab Bondowoso. Dalam pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), misalnya, pemkab berani memberi jaminan selesai dalam waktu 10 menit. Tentu saja kita melengkapi kantor kecamatan dengan prasarana yang memadai, terangnya.

Masalah pendidikan juga mendapat perhatian utama dari Mashoed. Pemkab Bondowoso mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di setiap kecamatan. Konsep kita adalah mendekatkan pendidikan pada masyarakat. Siswa miskin bisa ikut sekolah, kata mantan Kepala Badan Diklat Pemprov Jatim ini.

Daerah-daerah terisolasi juga menerima penghargaan JPIP. Kabupaten Trenggalek, misalnya. Kabupaten kecil ini mampu meraih penghargaan kategori khusus di bidang lingkungan.

Prestasi ini merupakan tantangan yang harus kami pertahankan, ungkap Bupati Trenggalek Soeharto.

Menurut dia, perjuangan berat harus ditempuh di awal pelaksanaan otonomi. Sebagai daerah kecil, Soeharto mengaku menghadapi banyak kendala untuk melaksanakan otonomi sesuai semangat awal.

Trenggalek berusaha mengejar ketinggalan yang dialami dengan meningkatkan produktivitas rakyat. Keberhasilan ini, menurut dia, titik awal untuk membuktikan bahwa Trenggalek mampu bersanding dengan kabupaten dan kota lain di Jatim. (oni/riq)

Sumber: Jawa Pos, 8 Juni 2007