Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mencatat nama-nama mulai dari…
Kisruh RUU KUHAP masih terus bergulir. Melihat dari sisi prosedur dan…
Dalam kondisi negara “normal”, Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang…
Munculnya usulan alokasi APBN untuk dana saksi partai politik dalam pemilu…
Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) menolak pembiayaan saksi…
Diam-diam, sejumlah politisi DPR masih berniat melemahkan bahkan “membunuh” KPK…
Pernyataan Pers Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP)Kami, sejumlah…
Akibat mengemplang pajak, Asian Agri harus segera melunasi pembayaran hukuman…
Data para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur Honorer K2…
Pengadilan harus berbenah besar-besaran. Pengadilan harus “bersih-bersih”…
ICW tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC), koalisi yang ikut…
Opentender.net adalah website yang ICW kembangkan untuk membantu masyarakat…
PTUN mengabulkan gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan…
ICW dan Koalisi LSM Pemantau pelaksanaan seleksi CPNS (KLPC) mengumumkan hasil…
Kementerian Dalam Negeri terkesan ngotot melantik Hambit Bintih, tersangka…
Pergantian pimpinan di tubuh Mahkamah Agung diragukan akan membawa perubahan…
Partai politik tidak serius menyajikan laporan dana kampanye. Parpol dinilai…
Hampir setiap hari ICW kedatangan pelapor kasus korupsi. Namun,kali ini kami…
Pelaksanaan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Indonesia masih…
Sampai saat ini tercatat lebih dari 300 Kepala Daerah menjadi tersangka,…